Disangka Berafiliasi dengan PDI-P, Budi Gunawan Dilaporkan ke Propam

 

JAKARTA, KOMPAS.com — Forum Advokat Pengawal Konstitusi (Faksi) akan melaporkan Komisaris Jenderal Budi Gunawan kepada Divisi Propam Polri, Kamis (29/1/2015) siang. Budi dilaporkan atas sangkaan berafiliasi dengan partai politik, PDI Perjuangan.

Salah satu anggota Faksi, Petrus Selestinus, menjelaskan, pihaknya memiliki bukti-bukti terkait dugaan pelanggaran Peraturan Disiplin Polri dan Kode Etik Profesi yang dilakukan Budi Gunawan.

"Aktivitas Komjen Budi Gunawan dalam tim sukses capres dan cawapres Jokowi-JK, apalagi dia terlibat penyusunan visi dan misi pasangan itu di bidang pertahanan dan keamanan," ujar Petrus kepada Kompas.com, Kamis siang.

Para advokat juga akan meminta Divisi Propam untuk menelusuri kabar aliran dana dari Budi ke salah satu politisi PDI Perjuangan, Trimedya Panjaitan. Petrus heran mengapa Provos Polri tidak menelusuri kabar tersebut, padahal kabar itu telah dikupas habis-habisan oleh media massa.

Jika benar, kata dia, aktivitas Budi itu adalah salah satu bentuk politik praktis yang bertentangan dengan Pasal 28 UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI.

"Kami berharap Provos atau Irwasum dapat menyelidiki atau mengklarifikasi laporan kami. Salah satunya bisa dengan memanggil petinggi PDI-P untuk mengorek, sejauh mana keterlibatan BG dalam politik praktis," ujar dia.

Sebelum melaporkan ke Provos, Petrus dan kawan-kawan dijadwalkan bertemu Wakil Kepala Polri Komjen Badrodin Haiti. Mereka akan menyampaikan bukti-bukti tersebut di depan pelaksana jabatan kepala Polri sementara itu.

Trimedya sempat mengakui bahwa Budi terlibat dalam menyusun visi dan misi Jokowi dalam bidang pertahanan dan keamanan. (Baca: Politisi PDI-P Sebut Budi Gunawan Ikut Susun Visi Misi Hankam)

"Jokowi pasti kenal karena dalam aktivitas partai, misalnya ultah Bu Mega, Lebaran ini. Dia (Budi Gunawan) secara emosional ada keterikatan, termasuk waktu susun visi misi dalam hankam, beliau dilibatkan," kata Trimedya.

Partai politik terus mendesak Presiden Joko Widodo segera melantik Budi sebagai kepala Polri. Di sisi lain, publik juga memberi dukungan kepada Presiden untuk tidak melantik tersangka kasus korupsi tersebut. Parpol pendukung Jokowi dikritik. (Baca: #RakyatDukungJokowi Ramai di Twitter, "Meme" Tolak Budi Gunawan Beredar)